, Jakarta - Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua Theo Hesegam menyerukan kepada Presiden untuk bertindak. Prabowo Subianto agar dengan cepat mengimplementasikan tindakan konkret dalam mengakhiri beragam pertikaian bersenjara dan penanganan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Papua.
Tuntutan ini merupakan tanggapan atas serangan yang dilancarkan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB- OPM kepada pemberi pengajaran dan petugas medis di YahukIMO, Papua Pegunungan.
"Saya berharap Prabowo melakukan tindakan nyata untuk menyelesaikan pertikaian senjata, pelanggaran hak asasi manusia, serta penyimpangan hukum yang ada di wilayah Papua," ucapnya melalui pernyataan tertulis, pada hari Jumat, 28 Maret 2025.
Theo menyatakan bahwa mereka sudah mengajukan saran ke pemerintahan nasional tentang cara menangani perselisihan senjata yang ada di wilayah Bumi Cenderawasih tersebut. Akan tetapi, lanjut dia, tampaknya pemerintah kurang bertindak dengan sungguh-sungguh.
"Pemerintah kurang serius serta tak berdaya dalam mengatasi permasalahan di Papua," ungkap aktivis HAM tersebut.
Dia cemas tentang situasi pegawai pengajar dan petugas medis yang bekerja di zona berpotensi pertikaian tersebut. Menurutnya, sekarang pihak berwenang harus memulangkan semua guru serta staf kesehatan yang bertugas di wilayah konflik Papua.
"Saya cemas bahwa OPM mungkin bertindak dengan kekerasan di sejumlah lokasi," katanya.
Pada saat yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan bahwa proses pemulihan pelayanan kesehatan telah dimulai di Kabupaten YahukIMO, Papua Pegunungan, serta persiapan untuk memulihkan aktivitas pendidikan pun sedang dilakukan.
Di dalam pengumuman yang dibuat di Jakarta pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2025, Menko PMK Pratikno menyampaikan bahwa situasi keamanan di kabupaten Yahukimo setelah serangan oleh kelompok bersenjata ilegal (KKB) terhadap para guru dan petugas kesehatan saat ini telah dikuasai. Usaha untuk memulihkan pelayanan kesehatan serta sistem pendidikan juga sedang berlangsung.
"Secepatnya, kita akan menyediakan solusi tetap yang menegaskan bahwa layanan pendidikan dan kesehatan bagi publik perlu dipastikan sepenuhnya, serta keamanan sungguh-sungguh aman untuk tenaga medis dan guru juga harus diperjuangkan," jelas Pratikno.
Dia menyebut bahwa pemerintah melalui Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, beserta kementerian dan instansi yang relevan sudah memberikan bantuan kepada para keluarga dari para korban dan juga mengeluarkan dana talangan. Diketahui ada satu korban tewas dan enam lainnya cedera.
Insiden Serangan oleh OPM terhadap Petugas Kesehatan dan Gurunya
Kelompok kriminal bersenjata tersebut melakukan serangan ke sebuah Sekolah Dasar di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan pada tanggal 21 dan 22 Maret 2025. Laporan menyebutkan bahwa seorang guru meninggal dunia selama insiden ini, sementara beberapa orang guru yang lain terluka.
Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf. Candra Kurniawan menyampaikan bahwa korban diyakini telah diserang dan dibakar oleh OPM saat berada di dalam bangunan sekolah. Ia menyangkal tuntutan KKB yang mengklaim sang guru adalah agen intelijen dari pemerintah Indonesia.
"Setiap korban dari kelompok OPM tersebut pasti merupakan guru, bukan personel atau pegawai militer," kata Candra.
Satuan Tugas Penegakkan Hukum dalam Operasi Damai Cartenz 2025 melakukan proses evakuasi dan pengumpulan bukti di Tempat Kejadian Perkara (TKP) terkait serangan yang menargetkan guru beserta petugas kesehatan tersebut. Proses pengumpulan bukti ini dilangsungkan di tiga area penting yaitu lingkungan pemukiman para guru Sekolah Dasar Advent Anggruk, gedung Rumah Sakit Efata Anggruk, dan bangunan sekolah yang mengalami kerusakan pada kelas-kelasnya.
0 Response to Prabowo Diminta Aksi Cepat: Menyelesaikan Kasus Pelanggaran HAM di Papua
Posting Komentar